Informasi Berkala

Ketentuan mengenai informasi Berkala sebagaimana diatur dalam pasal 14 UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Berisikan :

  1. Annual Report / Laporan Tahunan
  2. Informasi tentang profil AirNav Indonesia
  3. Laporan Kinerja Perusahaan 5 (lima) tahun terakhir
  4. Informasi dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik
  5. Informasi Pengadaan Barang dan Jasa


ANNUAL REPORT
PROFILE PERUSAHAAN
LAPORAN KINERJA PERUSAHAAN
HAK DAN TATA CARA INFORMASI PUBLIK
PENGADAAN BARANG DAN JASA

ANNUAL REPORT

MEMBANGUN FONDASI UNTUK MENJAWAB TANTANGAN MASA DEPAN sebagai penyedia layanan navigasi penerbangan, airnav Indonesia berperan penting menjadi salah satu pilar utama industri penerbangan. Terkait hal tersebut, airnav Indonesia diharapkan menjadi perusahaan yang dapat diandalkan dan bertaraf internasional serta mampu beradaptasi menjawab tantangan masa depan. untuk itu, airnav Indonesia berupaya membangun fondasi yang kuat melalui pendekatan yang strategis, antara lain penguatan sumber daya manusia (sDm) yang andal dan berkualitas, modernisasi fasilitas dan sistem Cnsa, serta prosedur penerbangan yang memadai.

 

ANNUAL REPORT

Lihat Seluruh Annual Report

PROFILE PERUSAHAAN

Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) atau AirNav Indonesia berdiri pada tanggal 13 September 2012, sesuai amanat Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 tahun 2012 tentang Perum LPPNPI, dan telah dicatatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 176 Tahun 2012.

PROFILE PERUSAHAAN

LAPORAN KINERJA PERUSAHAAN

.

LAPORAN KINERJA PERUSAHAAN

HAK DAN TATA CARA INFORMASI PUBLIK

.

HAK DAN TATA CARA INFORMASI PUBLIK

PENGADAAN BARANG DAN JASA

.

PENGADAAN BARANG DAN JASA


Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat

  1. Profil perusahaan
  2. Kegiatan Perusahaan
  3. Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi
  4. Mekanisme penetapan Direksi dan Dewan Pengawas
  5. Tata Kelola Perusahaan
  6. Akuntan Publik
  7. Hasil Penilaian Auditor Eksternal
  8. Mekanisme pengadaan barang dan jasa

Selengkapnya



Informasi Serta Merta

Ketentuan mengenai informasi Serta Merta sebagaimana diatur dalam pasal 10 UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik

Selengkapnya